WartaDepok.com – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok mengikuti rapat koordinasi antisipasi dampak kenaikan BBM dan pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri secara virtual, di Ruang Data Polres Metro Depok, hari ini. Sekretaris Daerah Kota Depok sekaligus Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Supian Suri turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan, semua pihak harus bersama-sama melakukan langkah antisipatif dalam mengendalikan inflasi. Terdapat 10 solusi dari Mendagri untuk mengendalikan inflasi daerah yaitu isu pengendalian inflasi menjadi isu prioritas dan sinergi seperti saat penanganan pandemi Covid-19, meningkatkan komunikasi publik, mengaktifkan TPID dan Satgas Pangan.
“Lalu, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, melaksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam dengan cepat panen, melaksanakan kerja sama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial, serta BPS dan Bank Indonesia provinsi umumkan angka inflasi hingga kabupaten/kota,” paparnya dalam rakor bersama seluruh kepala daerah, Senin (05/09/22).
Menteri Tito Karnavian juga meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia agar mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah. Kenaikan harga BBM bersubsidi tentunya berdampak pada semua sektor kehidupan.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Depok, Supian Suri mengungkapkan, TPID Kota Depok segera melakukan rapat untuk merumuskan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian inflasi sesuai arahan Mendagri, Tito Karnavian. Seperti memaksimalkan penggunaan dua persen anggaran Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Inflasi Kota Depok saat ini berada di angka 4,59 persen, besok kami akan rapat bersama Forkopimda (TPID) rumuskan upaya-upaya implementasi di lapangan. Kami siap menjalankan arahan pemerintah pusat untuk pengendalian inflasi,” ucapnya.
