WartaDepok.com-Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono dinilai belakangan ini ‘rajin’ melakukan manuver politik. Bang Hardi-sapaannya- diingatkan sejumlah pihak untuk fokus menjalankan tugasnya sebagai sekda. Mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga Anggota DPRD Depok.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris sejatinya tak mempermasalahkan jika memang sekda maju dalam Pilkada Depok 2020. Hanya saja, kata Idris, yang bersangkutan semestinya melapor terlebih dahulu.
“Kompetisi silakan, tapi jangan melakukan downgrade karena sekda masih dalam kendali saya. Silahkan permisi kepada saya dia mau mencalonkan, kalau mau mencalonkan ada etika sebagi ASN, etika ASN itu bisa cuti, MPP dan pensiun dini kalu ke politik,” ujar Idris.
Idris juga telah menanyakan kepada BKN dalam hal ini Kanreg III. Mereka menyatakan bahwa tidak boleh ASN yang mencalonkan diri di pilkada hanya dengan MPP dan cuti, melainkan harus pensiun dini.
“Silahkan ajukan pensiun dini, biar saya menunjuk Plt sehingga bisa membantu tugas-tugas saya. Saya kan banyak kepentingan melaksanakan kegiatan sampai 2021, kalau wakil dan sekda saya belusukan sana-sini, susah enggak ada yang bantuin saya,” paparnya.
Hal senada diutarakan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna. Pradi meminta alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) itu tak larus dalam kontestasi Pilkada Depok 2020.
“Jangan sampai pekerjaan utamanya terbengkalai. Saya sebagai atasan beliau meminta fokus kepada tugasnya (sebagai sekda),” jelas Pradi belum lama ini di Gedung DPRD Depok.
Komentar lebih keras dilayangkan Anggota DPRD Depok Fraksi Demokrat, Edi Sitorus. Edi secara tegas dan terang-terangan meminta Hardiono untuk mundur dari jabatannya. Hal itu dikarenakan saat ini ia semakin massif bersosialisai untuk maju dalam pilkada 2020 mendatang.
“Harus mundur, karena ia statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara. Enggak boleh seenaknya aja,” ujar Edi
Meskipun, lanjut Edi, segala kegiatan yang dilakukan Hardiono di luar jam kerja.
“Mau di luar jam kerja tetap tidak boleh, karena statusnya melekat sebagai ASN. Kalau mau mencalonkan diri jadi walikota ya harus mundur dulu dong,” tegasnya.
Ia juga meminta ketegasan kepala daerah dalam hal ini walikota untuk menindak tegas bawahannya tersebut.
“Pak Wali harus segera bertindak, jangan sampai mencoreng institusi ASN. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil berkenaan dengan aktivitas Hardiono beberapa hari lalu sudah tepat, tinggal Pak Wali yang harus bertindak,” pungkasnya.(zan/JD/WD)
