WartaDepok.com – Satu dari tiga amanat Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto adalah dukungan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Berangkat dari hal itu, untuk memastikan Program Strategis Nasional (PSN) tersebut berjalan dengan baik, Menteri ATR/Kepala BPN melakukan peninjauan sejumlah lokasi di kawasan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Rabu (14/09/2022).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan bahwa kunjungan kali ini bertujuan untuk memastikan apa yang menjadi tugas Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan IKN benar-benar terlaksana dengan baik di lapangan. “Sesuai arahan Bapak Presiden kepada saya dalam hal mendukung pembangunan IKN, saat ini saya melakukan peninjauan sejumlah lokasi di kawasan IKN Nusantara, memastikan semua tugas Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik,” tutur Hadi Tjahjanto.
Sementara itu, terkait kebijakan tata ruang, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN 2022-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022. “Saya baru saja dari titik nol melihat secara langsung, secara fisik. Sejauh ini kita sudah menyusun 4 dari 9 materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Semuanya sudah selesai yaitu, Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1, WP 5 IKN Timur. Dan sudah dilakukan serah terima dokumen RDTR kepada Badan Otorita untuk selanjutnya dilakukan proses legislasi,” ujarnya.
“Saya pastikan akhir tahun 2022 semua sudah selesai dan kita akan terus berkoordinasi dengan stakeholders terkait dalam penyelesaian RDTR bagi kawasan strategis IKN,” ucap Hadi Tjahjanto.
Kemudian, terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan IKN, Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa dalam perolehan tanah di IKN, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. “Dalam hal perolehan tanah sejauh ini sudah sesuai dengan rencana yang kita buat. Kita terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Otorita. Saya pastikan proses pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat, khususnya masyarakat adat,” jelasnya.
Sebagai informasi, wilayah daratan IKN memiliki luas 256.142 hektare yang terdiri dari Kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN) seluas 199.962 hektare; Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) seluas 56.180 hektare; KIPP seluas 6.671 hektare yang terdiri KIPP 1A (Pemerintahan Inti), KIPP 1B (Pemerintahan Pendidikan), dan KIPP 1C (Pemerintahan Kesehatan).
Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, pembangunan IKN bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. “Sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utamanya ialah membangun smart city yang kompetitif di tingkat global,” tutupnya.
