WartaDepok.com – Wali Kota Depok Mohammad Idris menargetkan pada tahun 2023 Kota Depok terbebas dari Rumah Tak Layak Huni (RTLH).
“Tahun 2023 tidak adalagi RTLH dengan target Tahun 2021 meminimalkannya hingga 0,05 persen. Kedepan sudah habis dan tidak adalagi RTLH yang ada hanya bangunan layak huni,” ujar Mohammad Idris di balai rakyat sukmajaya pada Kamis (24/10/2019).
Mohammad Idris berharap kepada para penerima bantuan sosial dapat memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dalam realisasi pembangunan RTLH dapat terselenggara dengan baik.
“Gunakanlah dana bantuan sesuai dengan peruntukannya sehingga kualitas pembangunan dapat terjaga. Dan teman-teman LPM agar dapat membantu dalam pengawasan dan pembangunannya,” pesannya.
Jika sudah tidak adalagi pembangunan untuk RTLH, lanjutnya, dana anggaran dapat diperuntukan untuk hal lainnya, seperti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih unggul.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana menerangkan bahwa jumlah total keseluruhan pembangunan RTLH di Kecamatan Sukmajaya berjumlah 188 dari enam kelurahan.
“Jumlah penerima RTLH paling sedikit dari Kelurahan Sukmajaya, dengan tiga penerima manfaat bantuan sosial RTLH,” terangnya.
Nina menjelaskan jumlah dana anggaran yang didapat oleh penerima manfaat bantuan sosial sebesar 18 juta. Dengan rincian penggunaannya untuk pembayaran tukang bangunan dan bahan material.
“Isi buku tabungan jumlahnya 18juta, terdiri dari 3 juta untuk tukang dan 15 juta untuk pembelian material. Dan pengambilan juga tidak bisa langsung, akan tetapi harus melalui transaksi transfer disertai dengan bukti kwitansi pembelian untuk bahan material. Jadi yang hanya bisa diambil secara tunai hanya untuk tukang saja, itupun harus punya kwitansi pembayaran juga untuk bukti laporan penggunaan dana anggaran,” jelasnya.
Dikarenakan laporan akan diperiksa oleh pihak BPK, Dirinya berharap kepada LPM untuk menyerahkan LPJ kepada BKD Depok agar pemeriksaan dari BPK dapat berjalan dengan baik.
“Bulan Januari 2020, akan ada pemeriksaan dari BPK. Saya berharap LPM dapat menyerahkan laporan terkait pembangunan RTLH kepada BKD,” tandasnya. (Luk/Hen/WD)
