WartaDepok.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Depok diminta melakukan monitoring ekstra terhadap para penyelenggara pemilu yang belum lama ini dilantik. Terutama terkait isu netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mandatang.
Ketua Bidang Kelembagaan dan Jaringan DPD Partai Gelora Depok, Bamzuardy Hidayat mengatakan, kedua lembaga tersebut harus menjamin kepada publik bahwa orang-orang yang dipilih bebas dari kepentingan. Sehingga pada perjalanannya nanti, gelaran Pilkada Depok, Pemilu Legislatif.
“Jangan lagi nanti ada isu KPU atau Bawaslu kecolongan. Kecolongan kalau ada kader partai yang menyusup jadi penyelenggara Pemilu 2024,” ujar Bamz-sapaannya- kapada Warta Depok, Rabu (18/1).
Bamz menegaskan bahwa jika itu terjadi maka proses demokrasi tak sehat. Itu lantaran penyelenggara pemilu yang notabene mestinya menjaga independensi, justru direcoki kepentingan partai.
“Siapapun tentu boleh jadi penyelenggara Pemilu. Tapi tidak bagi seorang kader partai. Akan ada banyak kepentingan. Mereka yang bukan kader (partai) saja ada potensi bermain. Apalagi kader atau simpatisan,” sindir Bamz.
Bamz berharap tidak ada lagi narasi miring dalam kontestasi Pilkada Depok 2024. Momen tersebut harus menjadi sarana edukasi bagi warga terkait pentingnya menjaga pemilu agar berkualitas.
“Dan peran penyelenggara dan pengawas pemilu seperti KPU maupun Bawaslu vital. Mereka ujung tombaknya,” pungkasnya. (*)
