WartaDepok.com– Tiga bakal calon Wali Kota Depok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) antara lain, Farida Rahcmayanti, Hafid Nasir, dan Supariyono adu konsep kepada warga Kecamatan Sukmajaya.
Adu konsep ini dalam kegiatan Dialog Publik dan Debat Bakal Calon Wali Kota yang diadakan oleh DPC PKS Sukmajaya, Sabtu , 2 November 2019.
Ketua DPC PKS Sukmajaya TA Mufti mengatakan, debat bakal calon wali kota ini diadakan berkala. Kali ini DPC PKS Sukmajaya mendapat giliran.
“Ada dua debat bakal calon , pertama kita datangkan tiga orang Farida Rahcmayanti, Hafid Nasir, dan Suparyono dan selanjutnya dua orang yaitu Imam Budi Hartono dan Amri Yusra,” kata TA Mufti kepada WartaDepok.com, Sabtu (2/11).
Mufti menjelaskan, dialog ini bentuk edukasi demokrasi kepada masyarakat Depok. Agar warga Depok bisa mengetahui visi dan misi bakal calon wali kota dari PKS.
“Dialog ini kan budaya demokrasi. PKS menyiapkan kadernya yang jadi bakal calon untuk menjalani uji publik disaksikan warga Depok, ” jelas Mufti.
Ia menambahkan, uji publik yang diadakan DPC PKS Sukmajaya mengundang tokoh warga.
“Uji publik ini bukan mengundang tokoh internal partai dan pro ke PKS, tetapi kita mengundang eskternal dan kontra,” kata dia.
Sementara itu, salah satu bakal calon wali kota Suparyono mengatakan di depan warga Sukmajaya ini seperti sahabat Nabi Muhammad yaitu Umar bin Abdul Aziz, jika dirinya memimpin Kota Depok.
“Sahabat nabi ini menjadi khalifah yang memimpin sebuah negera yang capaiannya luar biasa. Di mana saat itu warganya tidak ada yang menerkma zakat. Pertanyaan kenapa?, ini bukan persoalan harga diri. Tapi kemakmuran,”
Lebih lanjut dia ingin mewujudkan VISI 2025 Kota Depok yakni menjadi kota Niaga dan Jasa.
“Saya akan mengajak warga Depok mengubah cara berpikirnya dari semata jadi pegawai menjadi pengusaha”, ujar mantan Wakil Ketua DPRD Depok ini.
Menurut data yang diungkap Suparyono, saat ini Kota Depok baru 8 persennya yang berprofesi sebagai pengusaha, sementara targetnya adalah minimal 25 persen.
“Saya ingin pemerintah membantu perubahan cara pikir ini dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro dunia usaha dan mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi”, lanjutnya.
Selain itu Suparyono juga menyinggung masalah perijinan yang masih ribet untuk tempat ibadah, ketahanan keluarga dan tingginya angka perceraian di Kota Depok yang mencapai lima ribu kasus untuk tahun 2018. (Wan/WD)
