WartaDepok.com – Kota Depok menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Hal itu terungkap saat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Depok.
Secara keseluruhan, Komisi II DPR RI menyimpulkan bahwa Kota Depok berada di jalur yang tepat dalam mempersiapkan Pilkada 2024. Kolaborasi yang solid antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan berbagai pemangku kepentingan diyakini akan membawa proses Pilkada berjalan lancar, damai dan kondusif.
Kunjungan ini berfokus pada evaluasi dan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah, termasuk Depok. Kunjungan kerja ini juga dilakukan ke beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Bogor dan Tangerang Selatan.
“Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2024, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu,” ungkap Ketua Tim Komisi II DPR RI, Khairul Muchtar dilansir melalui laman resmi Pemkot Depok.
Komisi II DPR RI juga menyoroti sejumlah tahapan penting yang telah berjalan, seperti penelitian persyaratan calon yang berlangsung hingga 21 September 2024, penetapan pasangan calon pada 22 September. Kemudian masa kampanye dari 25 September hingga 23 November, hingga pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024.
Dalam kunjungan tersebut, dirinya menilai Kota Depok sudah cukup siap dalam menghadapi Pilkada serentak.
“Dari diskusi yang kami lakukan, terlihat bahwa persiapan di Depok sudah cukup matang. Baik dari KPU, Bawaslu, maupun Pemerintah Kota Depok. Persiapan logistik, personel, serta antisipasi terhadap isu-isu pelanggaran sudah dipersiapkan dengan baik,” ujarnya.
Dirinya juga mengapresiasi dukungan Pemkot Depok dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, mulai dari anggaran hingga sarana dan prasarana. Ia menekankan pentingnya netralitas ASN dan keseragaman pemahaman regulasi oleh semua pihak terkait.
“Netralitas ASN adalah hal krusial, regulasinya sudah jelas dan harus diterapkan dengan tegas,” katanya.
Terkait dengan potensi kendala, Khairul menyinggung kemungkinan terjadinya permasalahan yang dapat timbul secara tiba-tiba, seperti demonstrasi besar atau masalah keamanan lainnya. Namun, ia optimistis bahwa persiapan yang matang dan pengalaman penyelenggara di Kota Depok akan mampu mengatasi berbagai potensi masalah.
“Kami yakin Pilkada di Depok akan berjalan lancar. Persiapan yang kami lihat sudah cukup mengantisipasi hal-hal seperti logistik dan keamanan,” tambahnya.
Selain itu, Komisi II juga menerima masukan terkait peningkatan tunjangan bagi penyelenggara pemilu. Khususnya Bawaslu, yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Tunjangan harus merata, kami akan menyampaikan hal ini agar keadilan bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dapat terwujud,” tutupnya.
