WartaDepok.com– Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono menyebutkan di tahun 2020 untuk bantuan anggaran keuangan dan kegiatan khusus Kota Depok mendapatkan dana dengan total Rp 900 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Anggaran itu diperuntukkan pembangunan Situ Rawa Kalong di Kecamatan Cimanggis sebesar Rp 81 miliar, pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika Rp 56 miliar, pembangunan SMAN 14 dan SMKN 4 sebesar Rp 16 miliar.
Serta bantuan PMU Pendidikan Rp 24, 5 miliar, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) , dan dana untuk SMA/SMK swasta sebesar Rp 26,8 miliar.
“Bantuan Pemrov Jabar dengan total Rp 900 miliar ini bisa terealisasikan di 2020,” kata Imam Budi Hartono, Rabu (11/12/2019).
Ia menilai bantuan dari Pemrov Jabar untuk Depok sendiri belum optimal, karena bantuan keuangan untuk Depik sangat kecil yaitu Rp 70 miliar.
Dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain sebut pria yang disapa IBH ini, rata rata diatas Rp 100 miliar.
Contohnya, bantuan keuangan di Kabupaten Tasik itu mencapai Rp 700 miliar dan Pangandaran Rp 600 miliar.
“Kedepan Pemda Depok harus agresif dalam meminta anggaran Jawa Barat, karena Depok sesungguhnya penyumbang terbanyak untuk PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di mana Depok urutan ke 4 setelah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung, ” jelas dia.
Selain itu, sambung IBH untuk program Rutilahu warga Depok yang rumahnya tidak layak huni bisa diusulkan. Sebab ada anggaran perbaikan rumah tidak layak huni yang disediakan dari Pemrov Jabar.
Di mana tiap rumah bantuan Rutilahu sebesar Rp 17, 5 juta.
“Rinciannya Rp 15 juta untuk material dan Rp 2,5 juta untuk tukangnya, adapun mekanisme melalui BKM dan masuk dalam daftar Rutilahu yang diusulkan sejak 2019,” kata IBH.
“Jika ada yang ingin dibantu silahkan berkoordinasi dengan BKM masing masing kelurahan atau kecamatan setelah itu akan menjadi data dinas yang akan dimasukan sebagai usulan Rutilahu yang akan dibantu, ” papar Imam menjelaskan. (Wan/WD)
