WartaDepok.com – Gedung berskala internasional kembali hadir di Kota Depok, kali ini di Kecamatan Tapos yakni Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia (RI).
Presiden RI, Joko Widodo meresmikan gedung tersebut dengan didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Budi Arie Setiadi, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin dan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Selasa (07/05/24).
“Gedung ini merupakan gedung ketiga dari pemerintah pusat yang dibangun di Kota Depok berskala internasional,” kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dikutip melalui laman resmi Kota Depok.
Pertama adalah gedung Badan Siber Sandi Negara (BSSN) di Kecamatan Bojongsari, lalu Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kecamatan Sukmajaya, dan BBPPT saat ini di Kecamatan Tapos.
“Barusan saya bisik ke Pak Gubernur (Bey Triadi Machmudin, Penjabat atau Pj Gubernur Jawa Barat), tolong hibah pada Pemkot Depok untuk Creative Center bisa direalisasikan tahun depan, sehingga terhubung ke hal-hal yang kita inginkan, untuk UMKM, anak-anak digital dan yang kemarin sudah masuk nominasi UCCN (UNESCO Creative Cities Network),” ujarnya.
“Saya agak kurang etis kalau Pak Gubernur ada, saya yang bicara, saya mau sampaikan, kalau bisa minta kepada kementerian dibuatkan semacam Hub Startup Digital atau pusat anak-anak Startup bisa berperan di situ,” ungkap Kiai Idris sapaannya.
Dikatakan Kiai Idris, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pun siap untuk menyediakan lahan untuk Hub Startup Digital. Tapi pembangunan sarananya dibangun oleh pemerintah pusat.
“Kalau Creative Center scope (lingkup)-nya kecil, kita punya tanah hanya 1.700-2.000 meter, kalau Hub kayaknya perlu 1-2 hektar,” jelasnya.
Dengan itu, tambah Kiai Idris, pihaknya akan terus mendorong ekosistem digital di Depok, sebab banyak potensi digital tersebar di kota ini.
Dirinya melanjutkan, gedung BBPPT yang memiliki luas 22.724 meter persegi ini mempunyai banyak laboratorium (lab), khususnya, laboratorium pengecekan alat-alat yang dipakai oleh pelaku usaha.
“Dan nanti kita akan tuntut tuh UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) katanya gratis (pengecekan),” imbuhnya.
“Di sini harus proaktif untuk diminta SNI, nanti gratis di situ untuk pengurusan SNI dan lain-lain,” pungkas Kiai Idris.
