WartaDepok.com – Wacana Kota Depok, Jawa Barat bergabung dengan DKI Jakarta mendapat tanggapan anggota legislatif. Salah satunya Igun Sumarno anggota DPRD Kota Depok periode 2019-2024 yang baru dilantik.
Ia menegaskan, jika Kota Depok gabung ke DKI Jakarta banyak kerugian yang akan dirasakan oleh pemerintah kota dan warga Depok.
“Saya yakin warga Depok tidak menerima Depok bergabung ke DKI Jakarta. Banyak yang akan hilang seperti kearifan lokal, ikon, kota religi, Belanda Depok, dan lainya. Ini sama saja tak berguna lagi nanti jika gabung ke Jakarta, termasuk penghargaan WTP tujuh kali berturut-turut didapat kota ini,” kata Igun di Depok, Kamis (5/9/2019).
Igun dalam hal ini menolak jika Depok gabung dengan DKI Jakarta. Meski begitu, dirinya lebih memilih Kota Depok masuk ke Provinsi Bogor Raya yang masih diwacanakan tersebut.
Alasan Igun, karena provinsi Bogor Raya ini merupakan provinsi baru yang mandiri dan Depok akan menjadi leader.
“Bicara kultur Depok masuk Jawa Barat Depok. Saya tidak yakin Depok gabung ke DKI Jakarta, jadi nanti jadi pengikut kultur dan budaya,” kata Politisi Partai Amanat Nasional ini (PAN).
Lebih lanjut, jika Kota Depok masuk ke provinsi Bogor yakin Depok berpeluang menjadi kota hebat dan mandiri kedepan.
“Sehingga tidak jadi pengikut. Ngapai kita kudu ngekor ke Jakarta dan jakarta sudah sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu, Qurtifa Wijaya anggota DPRD Depok dari Fraksi PKS mengomentari hal itu bahwa Kota Depok lebih baik tetap seperti sekarang ini, itu menurut dia lebih baik ketimbang bergabung dengan DKI Jakarta.
“Ndak mudah juga lakukan penggabungan dengan DKI. Tapi saya mendorong agar pemkot Depok lebih banyak jalin komunikasi dan kerjasama dengan DKI Jakarta. Sehingga berbagai kegiatan pembangunan seperti frastruktur, transportasi, penanganan banjir, kebersihan dan lainya bisa terintegrasi,” kata Qurtifa.
Qurtifa menuturkan bahwa Kota Depok dibentuk dengan Undang-undang dan prosesnya cukup panjang. Bahkan ia memperdiksi jika Depok bergabung, Pemrov Jawa Barat belum tentu menyetujui pindah ke DKI Jakarta.
“Kota Depok dibentukkan pakai UU. Belum tentu juga Pemrov Jabar setuju. Lagi pula Jakarta itu kan kotanya, kotamadya,” ulas Qurtifa.
Pria yang akrab disapa Ustaz Qury ini, menuturukan lagi, jika Depok bergabung maka nanti kepala daerahnya atau wali kotanya dipilih dan diangkat oleh gubernur dan Depok tidak memiliki dewan tingkat kota.
“Kalau Depok gabung, banyak yang harus dirubah. Maksud saya, untuk berbagai perubahan itu perlu banyak pengaturannya dan penyesuaianya dan seperti apa formatnya,” ujarnya.
Namun sebaliknya ada nilai baik jika Depok bergabung ke DKI Jakarta, seperti secara kapasitas anggaran tentunya akan jadi lebih besar.
Sehingga bisa terjadi percepatan pembangunan di Depok.
“Pembangunan jadi mudah terkoneksi dengan DKI Jakarta. Kalau ruginya menurut saya ndak ada.Untuk sementara ini iya,” pungkasnya.(Wan/WD)
