WartaDepok.com – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat saling berbagi pengalaman dalam diskusi dengan tajuk ‘Sesi Berbagi tentang Manajemen Kebakaran Hutan dan Lahan’. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BNPB, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan USAID, di Jakarta, Selasa (7/2).
Pada pembukaan diskusi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi menyampaikan, fase prabencana sangat penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Berbagai langkah pada fase ini telah diinisiasi oleh BNPB bersama dengan kementerian/lembaga terkait.
Di samping itu, pihaknya juga mendukung upaya pencegahan untuk selalu disiapkan sejak dini dan dikuatkan kapasitas sumber dayanya.
Salah satu yang dibangun BNPB di tingkat masyarakat yaitu program desa tangguh bencana. Program tersebut dapat disinergikan dengan program kampung iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang di antarnya bertujuan untuk pengendalian karhutla.
“Pada penanganan karhutla, kami telah melakukan penguatan desa Tangguh bencana. Kami memperkuat 30 desa melalui vegetasi, jalur evakuasi, rambu-rambu dan upaya pengurangan risiko dan dampak karhutla,” ujarnya.
Pembelajaran Karhutla
Sementara itu, pada sesi berbagai pengalaman, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi pihaknya telah mengedepankan paradigma baru, di antaranya upaya pencegahan dan pelibatan masyarakat.
Laksmi menyampaikan pihaknya telah mengidenfitikasi fase dalam pengendalian karhutla. Fase tersebut dilihat dari periode waktu sehingga kesiapsiagaan dan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin. Sedangkan pada solusi permanen pengendalian karhutla, KLHK menerapkan pada langkah analisis iklim dan langkah, pengendalian dan pengelolaan lanskap.
Langkah tersebut ditindaklanjuti dengan aksi di lapangan, seperti modifikasi cuaca, aktivasi pos komando, penegakan hokum hingga pengendalian pengelolaan gambut.
Selama penanganan karhutla di Indonesia, pembelajaran yang dibagikan, sistem pemantauan dapat mengakselerasi aksi lapangan dari 3 hari menjadi 1 hari. Melalui aksi tersebut, ini dapat memberikan efisiesi pengendalian karthula.
“Pengendalian karhutla harus dilakukan secara kontinyu, spesifik berdasarkan lokasi dan melibatkan semua pihak,” tambah Laksmi.
Berikutnya, Komitmen kepemimpinan dan stabilitas institusi serta pendanaan turut menentukan keberhasilan pengendalian karhutla. Terkait dengan pendanaan, KLHK dan Kementerian Keuangan telah membahas pengelolaan lingkungan hidup melalui skema pembayaran pinalti yang diputuskan di pengadilan, yang juga bertujuan untuk upaya pencegahan.
Sedangkan Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra juga menekan pada upaya pencegahan dini.
Selama ini BNPB mendukung pendanaan dan sarana-prasarana untuk pengendalian karhutla di daerah.
“BNPB menyiagakan helikopter yang digunakan untuk patroli dan operasi udara di daerah-daerah yang sulit dijangkau,” tambahnya.
Bambang menekankan perlunya kolaborasi berbagai pihak untuk pencegahan dan penanganan titik api dan titik asap. Senada dengan KLHK, pendekatan berbasis ekonomi masyarakat dapat digunakan sebagai solusi dalam pengendalian karhutla. Ia menyebutkan langkah tersebut sebagai penanganan berbasis desa.
Pada fase penanganan darurat karhutla, Bambang menyampaikan pengendaliannya dilakukan secara berjenjang. Desa mengaktifkan satuan tugas yang kemudian dapat dibantu oleh pos pendukung kecamatan, dan kemudian pos komando kabupaten atau dapat juga pada tingkat provinsi.
Pos pendamping nasional dapat memberikan sumber dayanya dalam pengendalian karhutla, seperti helikopter dan personel satuan tugas darat.
Di pihak Amerika Serikat, penanganan karhutla juga menekankan pada pencegahan. Hal tersebut disampaikan perwakilan Windland Fire Management USAID Robb Chapman.
Robb berbagai, konsep fundamental dalam pengendalian karhutla yaitu pada beberapa elemen. Elemen tersebut antara lain transfer komando, kesatuan komando, rantai komando, pengelolaan berbasis tujuan utama, gambaran operasi yang sama, pembelajaran dan perencanaan operasi.
Pada konteks perencanaan operasi, ia menjelaskan mengenai perencanaan P atau P-planning. Perencanaan terpadu membantu dalam mencapai tujuan secara efektif dan cepat.
Robb mengatakan dalam penanganan di lapangan, kualifikasi personel menjadi perhatian utama. Operasional di lapangan tersebut didukung dengan gudang logistik yang siap memberikan sumber daya.
“Kami memiliki pusat pembelajaran. Meskipun sistem yang dijalankan teruji, kami tetap memberikan ruang untuk pembelajaran yang bertujuan untuk perbaikan yang diperlukan,” ujar Robb.
Diskusi yang didukung oleh USAID ini diikuti oleh kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, KLHK, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
