WartaDepok.com – Ketika hendak membentuk koalisi Gerindra dengan PKS pada pilkada 2015 silam, Wali Kota Depok saat ini, Idris Abdul Somad pernah berkeluh kesah kepada salah satu tokoh pendiri DPC Gerindra Kota Depok, Nuroji.
Kepada Nuroji, Idris curhat bahwa dirinya sering tidak dianggap dan diperlakukan tidak pantas oleh Wali Kota Depok periode 2010-2015 Nur Mahmudi Ismail (NMI).Kala itu Idris menjabat sebagai Wakil Walikota Depok mendampingi NMI.
Salah satu kisah yang diceritakan Idris kepada Nuroji adalah ketika Idris dipermalukan oleh Nur Azizah Tamhid yang merupakan Istri dari NMI. Persisnya saat konferensi pers dihadapan puluhan awak media di kediaman NMI di Cimanggis 2014 lalu.
Idris yang sedang di wawancara wartawan terkait suatu topik untuk menyambung statemen NMI tiba-tiba saja langsung dipotong oleh Nur Azizah. Mendengar keluhan Idris itu, Nuroji pun tersentuh.
“Padahal sejak awal kita ngga ada rencana bakal koalisi dengan PKS untuk pilkada Depok 2015,” tutur Nuroji, Selasa (7/7).
Gayung bersambut, terbentuklah koalisi Gerindra-PKS untuk Pilkada Depok 2015. Dengan mengusung Idris Abdul Somad (PKS) sebagai calon Wali Kota dan Pradi Supriatna (Gerindra) sebagai Wakil Walikota.
Padahal berdasarkan jumlah kursi di DPRD Depok periode 2014-2019, PKS hanya 6 kursi, sementara Gerindra 9 kursi.
Nuroji pernah bertanya kepada Idris, jika koalisi ini berhasil menghantarkan mereka menjadi pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota Depok. Apakah Idris akan memperlakukan Pradi, sama seperti dia diperlakukan oleh rezim NMI?
“Ya nggak bang Haji. Saya kan masih punya perasaan dan hati,” tutur Nuroji menirukan ucapan Idris kala itu.
Tetapi faktanya berkata lain. Menurut pengakuan Nuroji, setelah dilantik Idris bergerak sendiri dengan kroni-kroninya mengelola roda pemerintahan.
Di banyak kebijakan-kebijakan penting pemerintahan Idris tidak melibatkan Wakil Walikota Depok.
Kemudian, usulan pembentukan Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kota Depok pun kandas ditengah jalan. Nuroji selain sebagai anggota Komisi X DPR RI juga merupakan seniman asli Depok.
Tujuan Nuroji kenapa DKD harus diresmikan Pemkot? Agar Depok memiliki wadah untuk pelestarian seni-budaya Depok yang hampir punah ditelan masa.
Disamping itu, dengan peran pemerintah, tentu seni-budaya Depok bukan hanya sekedar bertahan.
Tetapi dikembangkan agar dapat berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi pariwisata.
“Tujuan awalnya kan itu. Kalau seni-budaya kita bagus apalagi mendunia, pasti turis manca negara akan datang ke Depok, seperti di Ponorogo, siapa yang diuntungkan? Coba lihat disana bagaimana pemerintah nya support banget seni-budaya mereka. Tapi ini di Depok di tolak,” keluh Nuroji.
“Saya sampai datangi pak Wali ke kantornya di Balaikota berdebat masalah DKD ini, kenapa dibikin ribet?,” tanya Nuroji kepada Idris yang diamini oleh Jamal yang mendampingi Nuroji waktu itu.
“Iya bener, saya saksinya itu,” timpal Jamal saat ngobrol santai di Sanggar Betawi Ngumpul, Beji, Depok.
Tak berhenti sampai disitu, pawai budaya pada Desember 2016 juga dicekal oleh Wali Kota Depok. Acara yang semula direncakan digelar di Jalan Raya Margonda itu, ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal.
Sehingga panitia terpaksa mencari lokasi baru dan pindah ke Jalan Grand Depok City (GDC). Yang mengambil start dari kantor DPRD Depok.
“Miris itu, masya Allah. Lokasi aja jadi bahan perdebatan oleh Pemkot. Ya udah kita ngalah, kita pindah ke gedung DPRD,” beber Nuroji.
Tak puas, menghalangi acara pawai budaya yang di inisiasi oleh Nuroji bersama Chiko istri Ketua DPRD periode 2014-2019 Hendrik Tangke Allo.
Pemkot Depok kembali mempersoalkan poster sponsor pawai budaya yang menampilkan miss Indonesia karena dinilai PKS berpakaian tidak sopan?
“Ada-ada aja dah alasannya untuk mencekal acara itu. Saya udah marah sejadi-jadinya itu, jujur aja saya tahan. Yang ada Pradi yang saya semprot. Bilang tuh ke Wali Kota lo, dia jadi Wali Kota ngga ujug-ujug kalau bukan karena rakyat, ini pawai budaya kan pentas rakyat!” ketus Nuroji.
Dan masih banyak bentuk kekecewaan lainnya. Terakhir, Nuroji pun kecewa sangat kecewa terhadap Idris, karena tidak melibatkan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna kedalam tim Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Depok.
“Bogor aja Wali Kota nya ngga kemaruk. Wakilnya yang ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas. Depok, Wakil nya sama sekali ngga dianggep,” ujarnya.
Belum lagi berbicara mengenai beberapa pelantikan atau rotasi jabatan ASN dilingkungan Pemkot Depok. Lagi-lagi Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna nyaris tidak pernah diundang.
“Cuman ya itu, Pradi kan begitu orangnya. Ngga enakkan yang ada makan hati,” ungkapnya.
Bukan hanya Nuroji, Kiky anggota DPRD (Gerindra) juga merasakan hal yang sama bersama mayoritas legislatif Gerindra di DPRD Kota Depok.
“Enough is enough. Sudah cukup lah Idris. Ngga lagi,” tutup Nuroj. (tim/WD)
