Oleh: Furkan Sangiang*
WartaDepok.com – Belum usai publik disuguhkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang merupakan kader partai Gerindra.
Kini publik juga kembali digegerkan dengan penetapan tersangka Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader partai PDIP.
Peristiwa ini tentunya bukan sesuatu yang kebetulan terjadi. Karena tawaran yang menggiurkan dan ditambah lagi dengan akses dan kewenangan penuh yang dimiliki membentuk perilaku korupsi.
Oleh sebab itu, dua menteri yang merupakan kader partai penguasa saat ini ditangkap oleh KPK.
Sejarawan moralis Inggris abad ke 18, John Emerich Edward Dalberg Acton yang kemudian dikenal dengan Lord Acton (1833-1902) telah menggambarkan fenomena ini.
Ia mengemukakan bahwa
“Power tends to corrupt. Absolute power currupts absolutely.” Yakni, “Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen.”
Uraian Lord Acton menggambarkan perilaku keuasaan pada jaman itu bersifat memaksa dan sadis serta mengambil hak orang sesuka hati.
Dan perilaku itu pun terus membekas dan terbangun pada era kekuasan modern saat ini. Cuman dengan cara yang berbeda, jika abad ke 18 orang memaksa sampai merampas hak manusia lain.
Namun saat ini orang melakukan cara korupsi yaitu memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri seperti yang diuraikan Robert. A Dahl, Profesor ilmu Politik di Universitas Yale, bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain atau dari satu pihak kepada pihak lain dengan paksaan (m.suarakarya.id Yus Dharmawan)
Kemudian di Indonesia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat akhir kepemimpinannya ada banyak kader dari Demokrat yang saat itu sebagi partai penguasa tersandera kasus KPK.
Sebut saja Nazaruddin Bendahara Umum Demokrat yang menggerek nama Anas Urbaningrum mantan Letua Umum Demokrat dan Anggelina Sondak, kemudian ada nama Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga beberapa nama tersebut berkaitan dengan kasus wisma atlet.
Selain nama-nama tersebut juga ada nama Menteri ESDM Jero Wacik. Nah dari hal tersebut publik pun akan terus bertanya dan menantikan apakah akhir dari kekuasaan Presiden Jokowi yang partai pengusungnya PDIP akan tersandera dengan berbagai kasus seperti era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyonono atau malah lebih baik dari sebelumnya.
Ujian berat bagi koalisi Depok bangkit di Pilkada Depok
Ada hal yang menarik dalam OTT dan penetapan tersangka kali ini, dimana kasus tersebut bertepatan dengan hari-hari akhir masa pencoblosan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia dan Kota Depok pun juga menjadi salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tersebut.
Dan di Kota Depok sendiri terdapat dua calon kandidat yaitu pasangan nomor urut 1 yaitu Pradi-Afifa yang merupakan kader dari partai Gerinda dan PDIP dan pengusung lainnya PAN, Golkar,PKB, Hanura, Nasdem, Gelora, PSI dengan tagline “Koalisi Depok Bangkit”.
Sedangkan rival politiknya nomor urut 2 yaitu Idris-Imam yang pengusungnya PKS, Demokrat, PPP, Berkarya dengan tegline “Menuju Depok, Unggul, dan berbudaya”.
Kita tahu bersama kepemimpinan Kader PKS di Kota Depok sudah hampir 15 tahun memimpin sejak era Nurmahmudi dan dilanjutkan oleh Idris, hal ini pun menjadi acuan bagi kolisi Depok bangkit untuk meruntuhkan dominasi tersebut dengan menawarkan jargon baru atau isu perubahan dan isu kegagalan PKS selama 15 tahun memimpinpun terus dimainkan.
Sahwat politik tersebut memiliki ujian yang sangat berat dengan tertangkapnya kader Gerindra Edy Prabowo dalam kasus ekspor benur (bayi lobster), OTT Wali Kota Cimahi dan ditetapkan tersangka Menteri Sosial oleh KPK yang publik tentunya tau bersama bahwa tiga kasus tersebut adalah kader dari partai penguasa yaitu Gerinda dan PDIP.
Korupsi Dan Merosotnya Basis Pemilih
Pengamat politik, Profesor Rocky Gerung mengungkapkan bahwa ada implikasi antara Kasus Korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 9 Desember mendatang.
Implikasi tersebut akan dirasakan oleh pasangan calon (paslon) yang didukung oleh partai yang juga menaungi Edhy, yakni Partai Gerindra dan Itu bukan persentase, itu absolut.
Politik etik itu 100 % jujur atau 100% bohong. skalanya nominal. (Dikutip dari DepokNews.id).
Kemudian Rocky juga menuturkan meskipun dalam hal ini person yang mengikuti kompetisi pilkada bersih dan jujur. Namun citra dari partai pengusung mempengaruhi perilaku pemilih.
Dari hal tersebut “Koalisi Depok Bangkit” perlu berkerja keras mengembalikan kepercayaan publik yang mulai resah terhadap perilaku korupsi elit di negeri ini, apalagi korupsi ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa.
Sebab ada banyak contoh perilaku korupsi kader partai mempengaruhi merosotnya suara partai sebut saja Demokrat yang sebelumnya memiliki banyak perwakilan di Parlemen namun akibat korupsi membuat demokrat pada pemilu 2014 terjun bebas (Gatra “Ahmad Bakir Ihsan pengamat politik Universitas Ilsam Jakarta”).
Tentunya “Koalisi Depok Bangkit” tidak ingin hal ini mempengaruhi perilaku pemilih Depok. Untuk itu perlu kerja keras untuk meyakinkan publik.
Namun dalam politik tidak ada hal yang mustahil terjadi, ada juga kasus meskipun calonya tersangkut kasus korupsi masih juga terpilih dan itu terjadi pada Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo-Maryoto Wibowo, Samsu Umar Abdul Samiun Daerah Buton dan masih ada daerah lainnya seperti catatan Kompas Hampir 11 daerah yang meskipun tersangkut kasus korupsi masih terpilih.
*Penulis adalah Mahasiswa Program Doktoral Universitas Negeri Jakarta.
