WartaDepok.com – Ketua Komisi A DPRD Depok, yang juga Bendahara Koalisi Depok Bangkit (KDB), Hamzah mengatakan bahwa Program RW membangun yang digulirkan Pradi-Afifah, merupakan pogram yang berdasarkan azas keadilan.
Program RW membangun dengan anggaran Rp 500 juta setiap RW per tahun ini berdasarkan adanya ketimpangan program sebelumnya, yang diplot di kelurahan.
Sebab setiap kelurahan memiliki jumlah RW yang berbeda-beda. Jadi jika setiap kelurahan mendapat porsi sama, tidak ada keadilan dan pemerataan.
“Kasihan kelurahan yang jumlah RW nya banyak. Padahal dari sisi pajak, kan pendapatan pajaknya lebih banyak. Kalau dibagi per RW dapatnya malah lebih sedikit. Enak kelurahan yang julmah RW nya sedikit dong,” kata Hamzah, Jumat (27/11).
Sementara untuk proses pencairannya, kata Hamzah, tidak jauh beda dengan Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan-red). Yang membedakannya, ucap Hamzah, otoritas pengusulan ada di RW.
“Selama ini sejatinya banyak RW yang berkeluh kesah ketika mereka usulkan di Musrenbang di kelurahan banyak yang tidak terealisasi,” terangnya.
Menurutnya, usulan antara 12 RW yang ada di satu kelurahan, dengan 15 RW yang berada di satu kelurahan lainnya selama ini tidak berlandaskan rasa keadilan.
“Padahal dimana kelurahan yang RW-nya lebih banyak tentu lebih banyak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah karena PBB-nya lebih banyak, tapi intervensi APBD-nya tidak mengena di kelurahan yang RW-nya banyak,” beber dia.
Maka, kata Hamzah, otoritas nanti ada di RW tapi tidak serta merta bantuan tersebut diserahkan ke pengurus RW.
Tetap dalam mekanismenya diserahkan ke hukum yang berjalan. Bentuknya nanti berupa lelang atau penunjukan, yang dilakukan oleh dinas terkait.
“Kalau kita berikan langsung ke RW-kan ada kekhawatiran, terkait pertanggungjawaban uang rakyat. Jadi harus ada usulan program dulu dari RW,” tutup Hamzah.(Mia/WD)
