WartaDepok.com – Dipenghujung tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok kembali mengukir prestasi.
Kali ini Disdukcapil Kota Depok berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (11/12/24).
“Alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan ini atas kinerja bersama yang sudah dilakukan. Kami akan terus melakukan perubahan dan memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutur Kepala Disdukcapil Kota Depok Nuraeni Widayatti dilansir melalui laman resmi Pemkot Depok.
Dirinya menambahkan, keberhasilan yang didapatkan tersebut tentunya didukung dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan.
Seperti, komitmen bersama pegawai Disdukcapil untuk melakukan perubahan memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan Zona Integritas (ZI).
Kemudian, jelas Nuraeni, juga adanya transformasi pelayanan menjadi pelayanan berbasis digital dan selalu melakukan public campaign dengan memberikan pelayanan gratis, no pungli, no calo, dan no gratifikasi.
Lalu, juga adanya pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan, serta, kanal media informasi dan pengaduan yang aktif.
“Juga adanya inovasi pelayanan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dikatakan Nuraeni, keberhasilan ini juga karena adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara rutin dilaksanakan melalui capacity building, pengawasan secara terus menerus dan perencanaan yang komprehensif serta memenuhi akuntabilitas kinerja.
Selain itu, ungkapnya, juga didukung dengan implementasi enam area perubahan yang dilakukan secara konsisten dan efektif.
Dalam hal ini, Nuraeni menjelaskan, dalam penerapan Zona Integritas terdapat enam area yang menjadi fokus pelaksanaannya.
Yaitu, manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Harapannya kami dapat terus mempertahankan dan dapat berjuang kembali agar dapat meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kembali di tahun mendatang,” tutupnya.
