WartaDepok.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok Ikravany Hilman, mempertanyakan teknis razia LGBT yang diserukan Wali Kota Depok Mohammad Idris belum lama ini.
Menurutnya, pernyataan walikota tersebut dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Karena, kaum LGBT ini tidak terlihat secara kasat mata.
Misalkan kepada perempuan tomboy ataupun kepada lelaki yang memilki gesture lembut atau kemayu, belum tentu mereka kaum LGBT. Ada beberapa soal yang dilihat dalam penanganan kasus LGBT yakni secara prinsip dan secara teknis.
“Itu kan satu hal yang enggak memungkinkan secara teknis dan hal itu membahayakan,” kata Ikra sapaannya, Selasa (14/1/2020).
Dengan adanya imbauan tersebut, Ikra mengatakan bisa saja menimbulkan persekusi di lingkungan masyarakat. Nantinya tak menutup kemungkinan adanya masyarakat main hakim sendiri terhadap kaum LGBT.
“Apakah kalau ada dua orang sejenis yang berada dalam satu ruangan atau rumah, kemudian dicurigai? Padahal mereka belum tentu LGBT, dan melakukan kegiatan LGBT,” papar Ikra.
Bila hal itu terjadi, Ikra mengatakan akan terjadi banyak pelanggaran di dalam tindakan penggerebekan tersebut serta mengganggu hak warga.
Sekjen DPC PDI Perjuangan Kota Depok tersebut pun, menganggap konyol imbauan wali kota. Dirinya meminta Idris untuk tak melanjutkan imbauannya tersebut.
“Perintah itu menurut saya adalah perintah yang konyol. Kami meminta Wali Kota Depok menarik imbauan merazia LGBT,” tegasnya.
Namun demikian, Ikra mengaku setuju bila LGBT dilihat dari sisi agama. PDI Perjuangan sendiri tidak setuju dengan aktifitas dari LGBT, tapi ada banyak hal yang harus dilakukan untuk kasus LGBT, contohnya kasus kekerasan seksual pada anak atau orang dewasa. Menurut Ikra, seseorang yang memiliki kelainan seksual salah satu penyebabnya adalah adanya kekerasan yang pernah dialami seseorang.
Misalnya, seorang ayah yang melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya bisa saja menjadikan anak itu sebagai bagian dari LGBT. Masalah sosial inilah yang harusnya ditangani oleh kota, bagaimana memastikan bahwa tidak ada ayah yang melakukan kekerasan terhadap anaknya atau kondisi sosial lainnya.
“Sebagai seorang muslim saya setuju, bahwa agama manapun melarang LGBT, itu betul tetapi bukan kewenangan kota mengurus dosanya,” tuturnya.
Wali Kota Depok mengeluarkan imbauan untuk merazia aktivitas kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) guna menghindari kasus yang dilakukan Reynhard Sinaga terjadi di Kota Depok.
Imbauan Idris, tutur Ikra, menjadi konyol sebab kejahatan yang terjadi di Manchester, Inggris yang dilakukan oleh seorang gay yang juga tercatat sebagai warga Depok, di timpakan ke seluruh komunitas LGBT.
“Seolah-olah seluruh LGBT ini punya kecenderungan kekerasan seksual,” paparnya.
Padahal, katanya lagi, kenyataan di lapangan bahwa kekerasan seksual lebih banyak dimiliki oleh laki-laki normal atau mereka yang menyukai lawan jenisnya.
“Kalau mau mencegah kekerasan seksual, harusnya yang di razia laki-laki yang lain. Tolong sampaikan ke Pak Idris,” tutup Ikra.(Mia/WD)
