WartaDepok.com – Menjelang pemilihan wali kota (Pilwakot) Depok, petahana Wali Kota Depok Mohammad Idris berencana membangun empat koridor transportasi publik berbasis rel.
Berdasarkan data yang didapat, keempat koridor tersebut yaitu koridor 1 sepanjang 10,8 KM yang dimulai dari Transit Oriented Development (TOD) Pondok Cina sampai Stasiun LRT Cibubur, koridor 2 sepanjang 16,7 KM dari TOD Depok Baru sampai Cinere dan diharapkan dapat terkoneksi dengan stasiun MRT Lebak Bulus.
Kemudian, koridor 3 sepanjang 10,7 KM mulai dari TOD Depok Baru sampai Bojongsari, serta koridor 4 sepanjang 13,8 KM mulai dari TOD Depok Baru sampai TOD Gunung Putri.
Perencaan ini mendapat tanggapan dari Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Ia mengatakan, rencana Wali Kota Depok itu sangat mustahil terealisasi dalam waktu dekat ini.
Sebab, tiap Pilkada banyak kepala daerah sebagai petahan menawarkan program yang aneh aneh.
“Pembangunan transportasi berbasis rel ini anggaran dari mana dan Feasibility Studi (FS) atau studi kelayakan seperti apa? , ” kata Djoko ketika dikonfirmasi, Minggu (26/1).
Menurut dia, transportasi berbasis rel ini cocok saja, namun kata dia, harus diingat bahwa untuk membangun infrastruktur modal transportasi rel ini membutuhkan waktu minimal tiga tahun dan mahal.
Lebih baik, Pemerintah Kota Depok membangun transportasi angkutan umum berbasis jalan yang lebih murah.
“Kota Depok yang padat, pasti angkutan umum berbasis rel dalam bentuk elevated atau melayang yang biayanya per-KM Rp 500 miliar. Kurang lebih 90 persen program dipastikan mustahil untuk dieksekusi. Dan jangan sampai ini ujung – ujungnya pembohongan publik,” papar Djoko.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Depok Hardiono mengatakan bahwa rencana di tata ruang Pemerintah Kota Depok tidak ada. Menurut dia, (Wali Kota) ceroboh mewacanakan transportasi berbasis rel.
“Di Tata Ruang, belum final, coba lihat, rencana berbasis tahun saja tidak ada. Ini ceroboh, ” kata Hardiono.
Menurutnya, pembangunan transportasi berbasis rel ini tentunya perlu ada TOD dari Terminal Terpadu. Lagi pula ia menilai, wacana itu merupakan proyek nasional.
“Belum matang itu, jangan buat kampanye dulu. Lagi pula itu proyek Nasional, bohong banget itu, ” ucap Hardiono.
Namun ketika menghubungi Wali Kota Depok Mohammad Idris prihal rencana itu, ia (Idris) tidak merespon. (Wan/WD)
