WartaDepok.com – Keputusan Ketua Fraksi PKB-PSI DPRD Kota Depok Tati Rachmawati menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) menjadi sorotan publik.
Terlebih lagi, sebelumnya pihaknya telah sepakat menerima Raperda Religius.
“Sebelumnya kita menerima Raperda Religius dengan berbagai alasan. Salahsatunya isi Raperda tersebut juga sesuai dengan nilai dan perjuangan PKB,” ujar Anggota DPRD Depok dari Dapil Beji-Cinere-Limo ini.
Tati mengungkapkan, alasan diterimanya Raperda tersebut salah satunya meningkatkan kemajuan dan memfasilitasi pendidikan keagamaan.
Diantaranya: Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ/TPA), dan Madrasah Diniyah. Terlebih lagi, Kita Depok belum memiliki Madrasah Aliyah Negeri (MAN) atau pendidikan agama setingkat SMA sendiri.
“Menyetujuinya Raperda religi, karena konten dalam Summary tersebut mengcover serta mendorong Pemkot untuk memperhatikan dukungan anggaran terhadap Lembaga Pendidikan Semua Agama yang diakui negara maupun Pesantren,”paparnya.
Dikatakannya, dibutuhkan payung hukum terhadap dukungan anggaran untuk kesejahteraan rumah ibadah, TPQ/TPA, Pesantren, Majelis Ta’lim dan sarana kajian tentang keagamaan.
Terlebih lagi, selama ini dukungan terhadap pendidikan keagamaan serta pesantren merupakan kewenangan dari Kantor Kementerian Agama dan belum bisa diusulkan/dianggarkan Pemkot Depok.” Banyaknya usulan masyarakat pada saat pelaksaan reses di dapil meminta agar ada payung hukumnya,”tuturnya.
Sementara itu, Tati menuturkan bahwa alasan penolakan dalam Raperda Religius tersebut berdasarkan keputusan partai. Sebagai kader partai dirinya harus taat pada kebijakan Partai. “Setelah komunikasi dengan partai sebagai pijakan melangkah. Kebijakan dari partai yang mengharuskan untuk menolak Perda Religius,” tandasnya.
