WartaDepok.com – Seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2020, sudah mulai melakukan persiapan. Tidak terkecuali Kota Depok.
Mulai dari perencanaan hingga mengatur waktu pemberlakuan program sosialisasi terkait Pemilihan Wali Kota yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Depok Dede Slamet Permana mengatakan, pihaknya akan berkonsentrasi penuh melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun depan.
“Kita konsentrasi penuh ini wilayah kita wajib dijaga dan yang pasti juga dalam proses pengawasan tidak akan keluar dari jalur aturan yang berlaku,” ucap Dede.
Selama ini, Bawaslu Depok mengaku tidak pernah menolak laporan dugaan-dugaan kesalahan baik dari masyarakat maupun anggotanya. Meskipun, pada akhirnya tidak terbukti bahwa laporan tersebut bukanlah pelanggaran.
“Ketika dinyatakan bukan sebuah pelanggaran, itu kami buktikan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam penindakan juga kita akan menginduk pada aturan main, kalau di UU Pilkada berbeda dengan Pilpres maupun Pileg,” katanya.
Dede menyebutkan, pemantauan terhadap KPU juga masih berjalan terutama mengenai penginputan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang belum rampung hingga saat ini.
“Kami masih memantau itu, kemudian koordinasi dengan KPU juga dilakukan terkait kegiatan pada tanggal 26 Oktober nanti yaitu syarat ketentuan dukungan perseorangan,” ungkap Dede saat dihubungi, Rabu 2 Oktober 2019.
Saat ditanya mengenai masalah kerawanan yang mungkin terjadi pada Pilkada 2020, Dede menjelaskan belum bisa memastikan hal tersebut. Namun, berdasarkan analisis sementara diperkirakan hampir sama dengan Pileg dan Pilpres 2018 lalu.
“Kita masih merujuk kemarin indeks kerawanan pemilu kemarin (Pileg dan Pilpres) sampai saat ini belum analisa ulang,” jelasnya.
Pergerakan politik, dengan isu Pemilihan Wali Kota Depok diakui Dede sudah mulai terlihat. Pergerakan yang timbul juga simultan.
“Kita masih memperhatikan, untuk mapping dan pengawasan kan butuh rekan – rekan dibawah. Sedangkan kami, belum melakukan perekrutan,” bebernya.
Menurut dia, selama penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada semalam ini di Kota Depok tidak terlihat gejolak yang cukup besar, atau kerawanan konflik. Tetapi, ada hal – hal yang patut diwaspadai salah satunya adalah provokasi.
“Merujuk dari tahun kemarin, konflik horizontal tidak terlihat. Justru kerawanan disini (Kota Depok) adalah kontestasi persaingan partai. Yang harus diwaspadai itu adalah, bijak menanggapi medsos, informasi hoax, Provokasi,” tegasnya.
Selanjutnya, Dede menghimbau kepada seluruh lembaga politik (partai) maupun individu yang hendak terjun dalam Pilkada 2020 mendatang tidak perlu saling memperlihatkan kekuatan (Show Of Force) sebelum tahapan dimulai.
“Sebetulnya, tidak ada yang melarang melakukan kegiatan apapun, tapi cara – cara yang digunakan bisa lebih baik dan elegan. Lagi pula, tahapan juga masih panjang. Tidak perlu, curi start mari sambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira,” pungkasnya.
Seperti diketahui, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kota Depok telah disahkan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangani oleh Wali Kota Depok, Ketua KPU Depok, Ketua Bawaslu Kota Depok.
KPU Depok, memperoleh anggaran sebesar Rp 60,2 Miliar sedangkan Bawaslu mendapatkan dana Rp 15 Miliar. Kedepan, pihak Bawaslu akan melakukan proses Adendum melihat perolehan anggaran tersebut dinilai tidak mencukupi. (Wan/WD)
