WartaDepok.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Depok mengapresiasi kesungguhan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam menangani Covid-19.
Ketua F-PKS DPRD Depok, Sri Utami menuturkan, hal tersebut merujuk pada langkah-langkah yang ditempuh. Mulai dari pencegahan, penanganan pasien, hingga jaring pengaman sosial
Sri Utami menilai, sejak awal munculnya wabah Covid-19 di Kota Depok pada Maret 2020, Pemkot Depok dengan sigap melakukan disinfektan, pembentukan Kampung Covid-19 yang dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan telah terbentuk hampir di seluruh RW di Kota Depok.
“Jumlahnya 917 RW, setiap RW mendapat dana stimulan sebesar Rp3 juta. Ini menumbuhkan kesadaran sekaligus menempatkan RW sebagai garda terdepan, berperan dalam pencegahan penyebaran Covid-19,” ungkap Sri Utami Rabu (3/6/2020).
Selain itu lanjut Sri Utami, dalam hal testing tracing tercatat tak kurang dari 20.800 orang telah dilakukan testing. Dari tes tersebut kemudian bisa dipetakan cluster penyebaran Covid-19.
Selanjutnya pada penanganan pasien Covid-19, Pemkot Depok juga menunjukkan kesigapannya dengan menggandeng Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, RS Universitas Indonesia, menyiapkan RSUD untuk menjadi rujukan, serta bekerjasama dengan sejumlah RS Swasta.
“Hingga menunjuk puskesmas untuk membantu dalam Rapid Test, maupun pelayanan penanganan ODP dan PDP,” terang Sri Utami.
Hal lain yang juga patut diapresiasi menurut Sri Utami, yaitu Pemkot Depok proaktif mengajukan Lock Down diawal merebaknya wabah.
Hal ini kemudian diluruskan dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan diyakini berperan menekan laju penularan Covid-19.
Kemudian mengenai Jaring Pengaman Sosial (bantuan sosial) Pemkot Depok dengan cepat mengeksekusi penyaluran kepada 30 ribu KPM sehari menjelang diberlakukannya aturan PSBB di Kota Depok.
“Ini dilakukan jauh mendahului bantuan provinsi dan pemerintah pusat. Bantuan ini dirasakan masyarakat meringankan sedikit beban hidup mereka,” ujar Sri.
Dan menjelang hari raya Idul Fitri kembali digulirkan bantuan sosial untuk 51.300 KPM. Ini menunjukkan Pemkot Depok memahami persoalan yang dihadapi warga Depok. Sekalipun dalam penyalurannya masih ada kelemahan, seperti kurang meratanya penerima bantuan, namun pada bantuan tahap kedua sudah cukup merata.
Sri Utami menyatakan, Pemkot Depok juga menggulirkan aplikasi Picodep dan KSC-19. Kedua aplikasi yang baru-baru ini diluncurkan diharapkan akan lebih mengefektifkan koordinasi antar pemangku kepentingan dari Gugus Tugas, OPD, camat lurah hingga RW/RT. Selain itu juga membantu masyarkat mengakses dan melihat kondisi penyebaran Covid-19 di wilayah mereka.
Aplikasi ini diharapkan dapat melengkapi strategi penanganan Covid-19 menjadi lebih komprehensif. Dalam situasi kondisi pandemi ini begitu mencekam, tidak ada persiapan bahkan dalam skala negara, maka kerja cepat dan improvisasi jajaran OPD di bawah kepemimpinan Walikota Depok Mohammad Idris pantas mendapat apresiasi.
“Kami berharap, walikota dan jajarannya juga bisa bersiap mengahapi New Normal, sehingga kita harapkan tidak terjadi second wave. Selain itu recovery sektor ekonomi yang perlu serius ditangani agar secepatnya bisa kembali pulih, dan kehidupan ekonomi masyarakat tidak menjadi komplikasi ikutan dari wabah Covid-19,” tutup Sri Utami.(mia/WD)
