WartaDepok.com – Anggota DPRD Kota Depok menggelar rapat Paripurna untuk menyampaikan hasil reses pada masa sidang pertama Tahun 2019- 2020 di ruang sidang Paripurna, Senin (23/12/2019).
Semua fraksi menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Depok antara lain, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan adminstrasi.
Salah satunya Fraksi Gerindra yang disampaikan Ahmad Rifai bahwa masyarakat membutuhkan beberapa poin tersebut.
“Masyarakat butuh pembangunan infrastruktur seperti jalan, betonisasi, drainase untuk mengurangi banjir serta solusi wilayah yang sering banjir, ” kata Ahmad Rifai di Gedung DPRD Depok.
Tak hanya itu kebanyakan masyarakat juga meminta agar Pemkot Depok bisa menangani kemacetan yang ada di beberapa ruas jalan di kota tersebut.
“Masih banyak lagi permintaan warga Depok. Mereka (warga) sangat berharap ke Pemkot bisa bertindak tegas juga soal fasos fasum dan penerangan jalan umum, terutama tigkat kerawanan dan normalusas kali dan sungai yang alami pendangkalan, ” tuturnya.
Lalu banyak juga masyarakat Depok yang mengeluhkan pelayanan yang sering terjadi seperti pembuatan surat legalitas rumah ibadah dan blangko e – KTP .
“Termasuk bidang kesehatan dan pendidikan ini masih banyak di keluhkan warga. Kalau kesehatan perlu ditingkatkan pelayanan di tingkat puskesmas dan pendidikan ini ditambah sekolah sekolah di tiap kecamatan, ” kata dia.
Selain itu, hal sama juga dikatakan Anggota Fraksi PKS Ade Supriatna bahwa warga Depok masih mengeluhkan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta pelayanan administrasi.
“Soal pendidikan ini sering kali kita dapat keluhan dari warga Depok. Pendidikan di Depok khusus sekolah negeri masih kurang ketersediaan sekolah di tingkat SMP dan SMA Negeri, ” kata Ade.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menangapi pernyataan tersebut bahwa Pemkot sudah mengupayakan keinginan masyarakat secara merata.
Contohnya, soal pembangunan infrastruktur jalan di Depok ini tidak semua dikelola pemerintah kota, tapi ada juga tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
“Memang ada yang kita intervensi, dan ada tanggungjawab di provinsi seperti pembangunan SMA dan SMK negeri. Lalu infrastruktur jalan yang dikelola Pemerintah Pusat juga kita data apa saja yang rusak dan ditata lalu kita lakukan pengajuan, ”
“Soal pelayanan seperti perizinan, kesehatan, administrasi, dan lainya. Kami pemerintah sudah melakukan pelayanan bagi warga Depok. Malah kami melakukan dengan cepat dan tepat waktu, ” pungkasnya. (Wan/WD)
