Kota Kembang

Tidak Sesuai Juknis, DPRD Depok Soroti PMT Lokal

52
×

Tidak Sesuai Juknis, DPRD Depok Soroti PMT Lokal

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravany Hilman

WartaDepok.com – Anggota Komisi D DPRD Kota Depok meminta agar program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk balita ditunda.

Ikravany Hilman mengusulkan penundaan program PMT lokal balita karena dinilai tidak sesuai juknisnya.

“Program PMT bukanlah kegiatan bagi-bagi makanan semata, sesuai juknis PMT 2022 program ini juga bertujuan untuk edukasi ke masyarakat mengenai gizi lewat pembagian makanan. Saran saya program ini ditunda dulu,” kata Ikravany saat di konfirmasi.

Tujuan edukasi ini adalah agar masyarakat bisa membuat sendiri makanannya. Karena persoalan pemenuhan gizi balita, tidak bisa hanya dipenuhi dalam 28 hari.

“Setelah 28 hari bagaimana, untuk anak-anak balita aja di usai 2-3 tahun itu kan diusia krusial. Makanya PMT tujuan utamanya bukan sekadar bagi-bagi makanan aja.” katanya.

Ketua Fraksi PDIP itu, juga meminta WUB dievaluasi apakahmemproduksi makanan sudah sesuai SOP dan juga harus memperhatikan rasa. Karena banyak kasus makanan PMT yang diberikan ternyata terbuang karena balita tidak mau makan.

“Ini sedang kami bahas di rapat internal Komisi D. Kami akan buat surat rekomendasi,” ucap Ikravany.

Sebelumnya Komisi D DPRD Kota Depok menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dines Kesehatan (Dinkes) Kota Depok di ruang Paripurna, Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (17/11/2023).

RDP tersebut membahas sejumlah isu terkait temuan pendistribusian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak yang dinilai terkesan asal saja.

Ada beberapa isu terkait temuan pendistribusian PMT hingga memasuki hari ke delapan. Di antaranya tidak adanya info menu dan gizi, stiker kemasan, sertifikasi Wira Usaha Baru (WUB), pengawasan pendistribusian.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati mengatakan, dengan menu yang terdiri dari dua tahu, dua otak-otak, dua nugget, sebenarnya bahan olahan bernilai gizi tinggi dan bukan dari makanan frozen food. Di dalam menu, kata Mary, ada dua sumber protein hewani, Dinkes tidak menyadari pemberian nama menu misalnya tahu kukus juragan, bakal menimbulkan isu.

“Di dalam menu tahu kukus juragan sebenarnya isinya daging-telur, atau ayam-telur. Kita beri nama otak-otak sebenarnya itu isinya ikan tuna-telur,” ujar Mary.

“Mungkin harusnya teman-teman di Puskesmas ketika menyampaikan sosialisasi ditulis lengkap saja menunya. Misalnya tahu (ayam-telur), otak-otak (ikan-telur), nugget tempe (daging-telur),” ujarnya.

Mary melanjutkan semua menu yang disajikan di PMT adalah makanan olahan sendiri secara home industri, tidak ada yang pabrikan. Karena, lanjut Mary, juknis dari Kementerian Kesehatan, PMT 2023 harus menggunakan bahan Lokal.

“Apa itu PMT lokal, PMT dengan bahan lokal yang siap saji. Jadi tadi kalau disampaikan kenapa ngga ngasih susu atau biskuit, karena memang sekarang Kemenkes mendorongnya PMT lokal,” ujar Mary.

BACA JUGA:  KPU dan PWI Depok Kolaborasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pilgub Jabar dan Pilwalkot 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *