WartaDepok.com – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi mendaftar ke KPU RI sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Pasangan capres-cawapres yang diusung oleh PDI-P, PPP, Partai Perindo dan Hanura sudah terdaftar pada Kamis sore (19/10/2023).
Ganjar-Mahfud diyakini mampu melakukan upaya penegakan hukum ke depan secara adil dan transparan. Memiliki latar belakang hukum dan pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud diharapkan mampu berkontribusi dalam penegakan hukum, salah satu kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dalam pidato pertama Mahfud MD setelah ditunjuk sebagai pendamping Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden pada Rabu malam (18/10/23), Mahfud mengatakan persoalan penegakan hukum akan menjadi fokus permasalahan yang perlu diselesaikan di Indonesia.
“Apabila penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan benar, maka setengah dari masalah bangsa ini akan selesai,” kata Mahfud, usai deklarasi bakal calon presiden di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (18/10/23).
Pria berkacamata itu menyebut penegakan hukum yang baik di Tanah Air akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan perekonomian.
Mahfud menegaskan, dengan adanya Ganjar Pranowo, pihaknya akan fokus memberantas korupsi di Tanah Air. Mencakup kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan penerapannya.
Penegakan Hukum di Indonesia Saat Ini
Penegakan hukum merupakan upaya dan proses mewujudkan gagasan-gagasan yang bertujuan untuk mencapai keadilan berdasarkan konsep-konsep hukum. Dalam hal ini lembaga penegak hukum dapat disebut sebagai lembaga penegak hukum.
Aparat penegak hukum sendiri terlibat langsung dalam bidang penegakan hukum yang dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan profesionalisme. Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan jika Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum memegang peranan strategis dalam menentukan kualitas penegakan hukum di suatu negara.
Di Indonesia, efektivitas penegakan hukum secara umum dinilai kurang memuaskan.
Ketidakpuasan masyarakat merupakan tanda lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum dianggap sebagai sarana mencari keadilan bagi masyarakat, namun justru menimbulkan rasa ketidakadilan.
Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas penegakan hukum. Rendahnya tingkat etika menyebabkan kurangnya profesionalisme dan keengganan pihak penegak hukum.
Moralitas ini juga terkait dengan perilaku koruptif aparat penegak hukum (judicial corruption). Lembaga penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum justru terlibat dalam praktik korupsi. Contoh lemahnya penegakan hukum adalah menilang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas. Banyak pengemudi yang tidak ingin dihakimi dan memilih rute “damai di tempat”.
Hal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan sudah menjadi rahasia umum. Akibatnya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pun muncul. Tagar #PercumaLaporPolisi bahkan tersebar di media sosial dan sempat viral karena rasa frustrasi masyarakat terhadap cara kerja salah satu aparat penegak hukum.
Jika tidak segera diatasi, ketidakpercayaan masyarakat bisa berujung pada tindakan main hakim sendiri. Orang yang tidak percaya pada penegakan hukum mungkin ingin menyelesaikan masalah mereka dengan kekerasan atau mengambil tindakan sendiri.
Penegakan hukum di Indonesia saat ini dihadapkan pada beberapa tantangan serius, termasuk korupsi yang merugikan pembangunan dan kepercayaan publik, rendahnya kepatuhan terhadap hukum di kalangan warga negara, masalah perlindungan hak asasi manusia, dan ketidakjelasan yang diakibatkan oleh tumpang tindih dan pertentangan dalam regulasi hukum.
Upaya perbaikan dalam penegakan hukum sangat penting untuk mencapai keadilan, efisiensi, dan perkembangan yang berkelanjutan di Indonesia. Pasangan Ganjar-Mahfud akan diberikan tantangan tersebut jika nanti menang pada pemilihan presiden 2024 nanti.
Fokus dari akar permasalahannya seperti dari penegak hukum akan mencakup upaya keras dalam pemberantasan korupsi, reformasi hukum untuk memperbarui dan menyederhanakan regulasi, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum di antara masyarakat, perlindungan yang lebih efektif terhadap hak asasi manusia, peningkatan transparansi penegakan hukum, serta mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan hukum.
Semua langkah ini diharapkan akan membawa perbaikan yang signifikan dalam sistem penegakan hukum dan mendukung keadilan serta keamanan di Indonesia.
