WartaDepok.com – Solihin GP Mantan Gubernur Jawa Barat Masuk TPD Ganjar-Mahfud, Pernah Berencana Gabungkan Jakarta dan Jawa Barat
Solihin GP, mantan Gubernur Jawa Barat periode 1970-1975 mendapatkan peran utama dalam Tim Pemenangan Daerah (TPD) untuk pasangan Capres-cawapres Ganjar-Mahfud.
Pengumuman kehadiran Solihin GP dalam struktur TPD Ganjar-Mahfud di Jawa Barat diumumkan oleh Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dalam Rapat Konsolidasi dan Pengesahan TPD yang diselenggarakan di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat.
”Di Jawa Barat, mantan Gubernur Pak Solihin masuk dalam TPD Ganjar-Mahfud,” ungkap Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasinal (TPN) Ganjar-Mahfud itu.
Solihin GP juga mendapatkan perhatian istimewa dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, yang menunjuknya sebagai Ketua TPD di Jawa Barat.
TGB Muhammad Zainul Majdi mengungkapkan penghargaan atas kehadiran Solihin GP di tingkat provinsi.
Sementara Wakil Ketua TPN Andika Perkasa menyatakan bahwa struktur TPD sudah lengkap di 38 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat.
Sebagai tokoh yang memiliki pengalaman luas dalam kepemimpinan gubernur dan militer, Solihin GP dipilih strategis untuk memperkuat dukungan di tingkat regional.
Keterlibatannya dalam TPD diharapkan dapat memberikan keunggulan tambahan dalam usaha meningkatkan popularitas dan mendapatkan dukungan di Jawa Barat.
Profil Singkat Solihin GP
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Solihin Gautama Purwanegara (Solihin GP), adalah mantan perwira Tentara Nasional Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dari tahun 1970 hingga 1975.
Lahir di Tasikmalaya pada 21 Juli 1926, karier militernya dimulai pada masa revolusi sebagai Komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Kabupaten Bogor dan kemudian bergabung dengan Divisi Siliwangi.
Salah satu prestasi terkenalnya adalah dalam penanggulangan krisis pangan di Indramayu, di mana ia mempopulerkan konsep pertanian padi yang dikenal sebagai Gogo Rancah. Usahanya memberikan hasil yang positif dan terus dikembangkan. Meskipun lahir dalam keluarga bangsawan, ia dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan rakyat.
Memiliki Kisah Unik dengan Ali Sadikin
Di tengah perdebatan tentang status Provinsi DKI Jakarta setelah Ibu Kota Negara (IKN) dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, muncul ide untuk meninjau gagasan dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Letnan Jenderal Marinir Ali Sadikin, dan mantan Gubernur Jawa Barat, Mayor Jenderal TNI Solihin Gautama Purwanegara.
Ide dari kedua tokoh nasional dengan latar belakang militer ini diungkapkan oleh Tenaga Ahli Profesional (Taprof) Lemhannas RI, Dr. Dadang Solihin, SE, MA, mengingat pemerintah pusat sedang aktif mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Provinsi DKI Jakarta saat ini.
“Inspirasi ini muncul dari pemikiran Bang Ali dan Mang Ihin yang ditulis oleh Ramadhan KH dalam buku ‘Membenahi Jakarta menjadi Kota yang Manusiawi’. Saat ini saya kira momentumnya tepat setelah IKN pindah ke Kalimantan Timur.
Nah jadi, ada sebuah perbicangan beliau berdua ini untuk menggabungkan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat,” ujar Dadang di Jakarta pada Rabu (2/8/2023).
Dadang menjelaskan lebih lanjut, pada masa itu, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat pernah memiliki konflik serius terkait perbatasan wilayah.
Kedua provinsi tersebut dipimpin oleh tokoh nasional yang memiliki bobot, kelas dan karakter yang sebanding dalam kehebatannya.
Ia menyebutkan, Solihin GP yang pada saat itu baru diresmikan menjadi Gubernur Jawa Barat, berniat menemui Ali Sadikin ke Jakarta. Bang Ali, sapaan akrab Ali Sadikin merespon baik keinginan dari koleganya sesama Gubernur itu Seraya menjemput Mang Ihin, Panggilan Akrab dari Solihin GP di perbatasan wilayah Jakarta dan Jawa Barat.
“Dari pertemuan kedua kepala daerah itu, saat ini kita bisa banyak belajar,” tegasnya.
Dadang menjelaskan bahwa ada dua opsi untuk Provinsi Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota. Opsi pertama adalah menjadi provinsi dengan lima kota dan satu kabupaten.
Setiap kota dan kabupaten akan dikelola oleh pemerintahan yang memiliki otonomi penuh, berbeda dengan sistem saat ini yang dikelola oleh Walikota dan Bupati Administratif.
Opsi kedua, lanjut Dadang, adalah mengikuti inspirasi Mang Ihin dan Bang Ali, yaitu menggabungkan Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat.
Ia menyatakan bahwa Mang Ihin pernah menyarankan Bang Ali untuk belajar dari pengalaman nenek moyang mereka ketika Galuh pindah ke Pajajaran, Bogor.
“Karena mau menyatukan komunitas di Jawa Barat dengan Jakarta. Ke utara sampai Sunda Kelapa. Dari Bogor bisa dikuasai. Ke barat, sampai Banten. Ke timur, sampai Cirebon,” ungkapnya.
Sehingga, kata Dadang, nantinya bisa saja Jakarta Timur merger dengan Kota Bekasi menjadi kota Bekasi dan ibu kotanya di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan merger dengan Kota Depok menjadi Kota Depok di mana ibu kotanya di Jakarta Selatan, hasilnya pasti dahsyat.
Dadang mengungkapkan bahwa pada masa tersebut, Mang Ihin meyakini bahwa jika merger antara Jawa Barat dan Jakarta dilakukan, tidak ada yang dapat menyaingi potensi gabungan keduanya.
Menggabungkan APBD Provinsi Jakarta sebesar Rp.32,10 triliun dengan APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.82,47 triliun, totalnya mencapai Rp.114,57 triliun, yang merupakan jumlah yang luar biasa.(*)
